BIMnews id – Medan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada
Pemerintah Aceh atas dukungan yang telah dilakukan selama ini terhadap program program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.
Penghargaan tersebut diberikan oleh
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Henky Rhosidien dan diterima langsung oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, yang
mewakili Sekretaris Daerah Aceh pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres
Nomor 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Hotel Four Point Medan, 26 Oktober 2023.
Dalam sambutannya Akmil Husen menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh saat ini terus memberikan dukungan penuh terhadap program-program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, dengan sasaran utamanya adalah para
pekerja rentan seperti nelayan, petani dan pekerja pekerja bukan penerima upah lainnya.
Dengan
iuran yang relatif kecil, hanya berkisar sekitar 16.500 rupiah, seorang pekerja telah mendapatkan
dua program jaminan, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, Oleh karena itu Akmil Husen berharap agar kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten/Kota untuk
terus menjalin Kerjasama dengan pemerintah setempat agar kepesertaan masyarakat rentan
dapat semakin lebih ditingkatkan.
Hal ini mengingat jumlah pekerja yang terdata di Aceh saat ini berkisar 1,7 juta orang di
mana yang terbanyak adalah kategori Bukan Penerima Upah, yang jumlahnya mencapai 51persen dari seluruh pekerja yang ada, demikian kata Akmil.”
Sementara itu Sekretaris Daerah Aceh didalam sambutannya yang dibacakan oleh Akmil Husen
pada pembukaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh
menyampaikan bahwa “secara garis besar optimalisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Aceh sudah berjalan cukup baik, ada kenaikan jumlah peserta dari tahun ke tahun yang tentu
saja diikuti dengan kenaikan alokasi anggaran dari APBD Aceh”.
Khusus di lembaga Pemerintahan, sebagian besar Guru dan tenaga Kependidikan
serta tenaga Hononer sudah terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Memang
Ada sejumlah guru dan tenaga kependidikan yang belum didaftarkan karena masih baru,
tapi semuanya sudah dalam tahap perencanaan, Menyusul pekerja kategori Penerima Upah, seperti PNS,pegawai swasta, honorer,
anggota TNI/Polri dan lainnya yang mencapai 39 persen, sedangkan selebihnya adalah Pekerja sektor
Jasa konstruksi yang mencapai 10 persen.
Dari 1,7 juta pekerja yang ada di Aceh, sebanyak
38,09 persen sudah terdaftar dalam Jamsostek, Yang terbanyak adalah dari kalangan
pekerja Jasa Konstruksi. Bisa dikatakan semua pekerja sektor ini sudah terdaftar dalam
kepesertaan Jamsostek, sebab dari sekitar 153 ribu pekerja yang terdata, yang terdaftar justru
mencapai 243 ribu orang atau 159 persen, Artinya, banyak pekerja jasa konstruksi yang tidak
terdata tapi sudah terdaftar dalam kepesertaan Jamsostek.
Diakhir sambutannya, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat berharap dukungan dari Pemerintah pusat agar kiranya kepesertaan
Jamsostek bagi pekerja di dua sektor ini bisa lebih ditingkatkan lagi, dengan demikian para
pekerja di Aceh bisa mendapat perhatian lebih optimal, baik untuk untuk penataan hari tua,
jaminan kesehatan kerja, jaminan keselamatan kerja, dan jaminan pensiun dan jaminan kematian. Tutup Akmil yang mewakili sekda Aceh. (***)
BIMnews.id – NZA
