Home / Daerah

Kamis, 17 Oktober 2024 - 15:52 WIB

PWI Aceh Dan Beberapa Lembaga Lainnya Dukung Penegakan Hukum Kolaboratif Polri Dalam Penanganan TPPM Pengungsi Luar Negeri

BIMnews.id | Banda Aceh

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh dan beberapa lembaga lainnya mendukung komitmen bersama mengenai strategi penegakan hukum kolaboratif Polri dalam penanganan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) terkait kedatangan pengungsi luar negeri.

 

Komitmen bersama itu ditandatangani masing-masing pimpinan lembaga pada acara Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh,Kombes Pol Ade Harianto,SH.,MH di Aula Machdum Sakti Mapolda Aceh,Rabu (16/10/2024)

 

Untuk diketahui,Kombes Ade Herianto merupakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 1 Angkatan LXI Tahun 2024 yang mengimplementasikan proyek perubahan tentang strategi penegakan hukum kolaboratif Polri dalam penanganan dugaan TPPM terkait kedatangan pengungsi luar negeri.

 

Kegiatan itu sendiri dipandu Dekan Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr.M.Gaussyah, SH,.MH.

 

Adapun lembaga yang membuat komitmen bersama dan menandatangani komitmen yaitu Bidang Hukum Polda Aceh, Kesbangpol Aceh, Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, Fakultas Hukum (USK), Majelis Adat Aceh, PWI Aceh, IOM Indonesia dan UNHCR Indonesia.

Baca Juga :  Kapolres Aceh Besar Sambangi Kantor KIP, Pastikan Keamanan Jelang Pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati

 

Sebelum dilakukan penandatanganan komitmen bersama masing – masing lembaga menyampaikan pendapatnya tentang berbagai isu TPPM di balik kedatangan pengungsi luar negeri ke Aceh,termasuk yang terbesar adalah etnik Rohingya.

 

Mengacu pada berbagai persoalan yang terjadi dilapangan selama ini,semua lembaga mendukung proyek perubahan berbasis kolaboratif lintas lembaga yang digagas oleh Kombes Pol. Ade Harianto.

 

Seperti diungkapkan Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin penanganan pengungsi luar negeri selama ini cenderung berjalan masing-masing oleh pihak terkait.

 

Akibatnya, ketika terjadi persoalan di lapangan, masing-masing lembaga seperti lepas tangan dan masyarakat yang menerima imbas tak tahu harus mengadu kemana.

 

Data yang disampaikan Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, bahwa pengungsi luar negeri yang pertama sekali masuk kesabang pada tahun 2009 dikenal dengan sebutan manusia perahu.

Baca Juga :  Peringati HUT TNI Ke-79, Kodam Iskandar Muda Gelar Pameran Alutsista.

 

Hingga saat ini jumlah pengungsi dengan berbagai latar belakang status telah mencapai lebih 6.000 orang dengan jumlah 42 gelombang kedatangan.

 

” Kami (wartawan) mencatat banyak sekali persoalan di lapangan terkait penanganan pengungsi luar negeri, termasuk munculnya penolakan besar-besaran oleh masyarakat Aceh, setelah pada awal-awalnya mereka sangat dimuliakan,” kata Nasir Nurdin.

 

Ketua PWI Aceh secara tegas menyatakan sangat mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Kombes Pol. Ade Harianto, S. H., M. H.

 

” Selamat untuk Kombes Ade Harianto, semoga pedoman penegakan hukum kolaboratif Polri tentang penanganan dugaan TPPM terkait kedatangan pengungsi luar negeri bisa kita laksanakan bersama-sama bahkan menjadi contoh bagi provinsi lainnya yang juga menghadapi problem serupa,” demikian kata Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin.

(***)

 

BIMnews.id – NAZAR

Share :

Baca Juga

Daerah

Kapolres Aceh Besar Launching Kampung Bebas Narkoba Di Desa Lam Raya Kecmatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Daerah

Wakapolda Aceh Ikut Rakor Penanganan PMK bersama BNPB

Daerah

Kapendam IM Pimpin Syukuran HUT Penerangan Angkatan Darat Ke-73 di Markas Pendam IM

Daerah

Korem 012/Teuku Umar Gelar Upacara Peringatan HUT ke-79 TNI Tahun 2024

Daerah

Masyarakat Aceh Besar Menggunakan Hak Pilih, Melampaui Target Nasional

Daerah

Babinsa Tidak Hanya Membina Warga Di Daratan Saja Melainkan Juga Hingga Ke Sektor Kelautan.

Daerah

Perlu Kerja Sama Semua Pihak dalam Memberantas Judi Online

Daerah

Pangdam IM dan Ketua Persit KCK Daerah IM Lepas 467 Prajurit Tugas ke Lebanon.